M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi.

141 KB – 6 Pages

PAGE – 1 ============
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, S.H., LL.M. *) Sebuah Kajian Deskriftif Analitis Oleh: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. 1 I. Pendahuluan Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia mak a salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut : Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu , dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka haki katnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan s ituasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terh adap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman . 2 Ketig a, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan 1 Penulis adalah Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, penulis Buku Ilmu Hukum, dan kini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 2 Lawrence W. Fried man , American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives , W.W. Norton & Company, New York, 1984 , hlm. 1 – 8. dan pada Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002 – 1010 serta dalam Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4 – 7 menentukan peng ertian struktur adalah, fiThe structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds..fl, kemudian substansi dirumuskan sebagai, fiT he substance is composed of substantive rules

PAGE – 2 ============
2 dasar fungsi hukum sebagai fisarana pembaharuan masyarakatfl 3 (law as a tool social engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. 4 II. Dimensi dan ruang lingkup teori hukum pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M . Dik aji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum P embangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggaga snya sebagai sebuah fiteorifl melainkan fikonsepfl pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound fiLaw as a tool of social engineeringfl yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Huk um Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua mas ukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. 5 Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (scholars) serta penge mban hukum praktis (specialists in decision) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Moc htar and rules about how institutions should behave,fl dan budaya hukum dirumuskan sebagai, fiThe legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of gener al culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways.fl 3 Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai fisarana pembaharuan masyarakatfl (law as a tool of social engeneering) relative mas ih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi ( beureucratic engineering ) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptak an harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut fi beureucratic and social engineeringfl (BSE). Lihat Romli Atmasasmita , Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional , Makalah disampaikan dalam fiSeminar Pembangunan H ukum Nasional VIIIfl di Denpasar, 14 – 18 Juli 2003, hlm. 7. 4 Terhadap eksistensi Hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih detail dan terperinci pada: Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit: CV. Man dar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5 dstnya 5 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke – Indonesiaan, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411

PAGE – 3 ============
3 Kusumaatmadja, S.H., LL.M. memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korel a si antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (theory abou t law), teori yang mempunyai d imensi p ragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangunan masyarakat. Pokok – pokok pikiran yang mela ndasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pemban gunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena: 1. Di Indonesia peranan perundang – undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya ji ka dibandingkan dengan Amerika S erikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat l ebih penting. 2. Konsep hukkum sebagai fialatfl akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan filegismefl sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak pene rapan konsep seperti itu. 3. Apabila fihukumfl di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional. 6 Lebih d etail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: fiHukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahanka n yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil – hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, 6 Shidarta, Karakteristik –. Ibid, hlm. 415

PAGE – 4 ============
4 yang da lam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemelihar aan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.fl 7 Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid – muridnya dengan “Teori Hukum Pembangunan” 8 atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelak angi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama , ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua , dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. 9 Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja 10 mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal s aja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda – beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adan ya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. 11 Fungsi hukum dalam masyarakat Indones ia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja , hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai fisarana pembaharuan masyarakatfl / fllaw as a tool of social engeneeringfl atau fisarana pembangunanfl dengan pokok – pokok pikiran sebagai berikut : 12 7 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14 8 Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra , Hukum Sebagai –.. Op. Cit, hlm. 182 lihat juga Otje Salman , Ikhtisar Filsafat Hukum , Penerbit Armico, Bandung , 1987, hlm. 17. 9 Lihat Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M. , Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm. V. 10 Mochtar Kusumaatmadja , Fungsi dan Perkembang an Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2 – 3. 11 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan –.., Ibid., hlm. 13. 12 Mochtar Kusumaatmadja , Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

PAGE – 5 ============
5 Mengatakan hukum merupakan fisarana pembaharuan masyarakatfl didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diin ginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti p enyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Aksentuasi tolo k ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum P embangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja , ya i tu : Keter tiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam art i penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur p emikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan fifungsi hukum yang diharapkan sela in dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegarafl. 13 Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatm adja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga – lembaga ( institution ) dan proses – proses ( process es ) yang mewujudkan berlakunya kaidah – kaidah itu dalam kenyataan. 14 Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata – mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa fihukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas – asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan 13 Sjachran Basah , Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara , Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13 14 Mochtar Kusumaatmadja , Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nas ional , Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.

PAGE – 6 ============
6 proses (p rocesses) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataanfl. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah , tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hu kum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang – undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi . III. Konklusi D imensi Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochta r Kusumaatmadja, S.H., LL.M. merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia . Selain Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. teta p dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusu maatmadja, S.H., LL.M. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai law as a tool of social engeenering. ***

141 KB – 6 Pages