135 KB – 81 Pages

PAGE – 1 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010 Π2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keserasian, kete rpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumb uhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani ling kup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilay ah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehing ga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kab upaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan sera si, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul; c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahu n 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tenta ng Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pro vinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantu l; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak sud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daer ah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Р20 30; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa J ogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratur an Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konserv asi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumah an dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 3469);

PAGE – 2 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 2 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda C agar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo r 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehuta nan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertaha nan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomo r 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo r 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo r 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) seba gaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peng embangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2005 Nomor 33); 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penan ggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo r 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penat aan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo r 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penge lolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 4739); 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energ i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peng elolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo r 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

PAGE – 3 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 3 19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pener bangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 20. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertam bangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 959); 21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepar iwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Keten agalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo r 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perli ndungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5059); 24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perli ndungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 5068); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentan g Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 1 4 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentan g Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentan g Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 3660); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentan g Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 3934); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentan g Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentan g Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 385); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentan g Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo r 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo r 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentan g Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

PAGE – 4 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 4 34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentan g Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hu tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana d iubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tah un 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indone sia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelola an serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4814); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4737); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentan g Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 858); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentan g Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentan g Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4833); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentan g Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pe rlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo r 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentan g Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentan g Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5103); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tenta ng Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5110); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentan g Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 45. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2 006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 07 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

PAGE – 5 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 5 48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2 008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 20 09 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2 009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 52. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-I I/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultansi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M /2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabup aten; 54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 20 10 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; 55. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS /M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; 56. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS /M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Men urut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor I; 57. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS /M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional; 58. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogya karta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan B enda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yo gyakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri E); 59. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogya karta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Da erah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA T ATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTULTAHUN 2010 Π2030. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

PAGE – 6 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 6 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelengga ra Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bantul. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Da erah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geo grafis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek ad ministrasi dan/atau aspek fungsional. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan d an ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan ma khluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perenc anaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 8. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untu k mewujudkan tertib tata ruang. 9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tat a ruang. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya dis ingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. 12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan p elaksanaan program beserta pembiayaannya. 13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang d alam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang unt uk fungsi budidaya. 14. Struktur ruang adalah susunan sistem pusat-pusa t permukinan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiata n sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk men ingkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapa ian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan rua ng, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pe laksanaan program beserta pembiayaannya. 18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar pen yelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perund ang-undangan. 19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi uta ma lindung atau budi daya. 20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. 21. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam. 22. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, su mber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memb erikan hasil untuk kebutuhan manusia. 23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pe rkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 24. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan s osial, dan kegiatan ekonomi. 25. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kot a terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 26. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahka n dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasa rana dan sarana lingkungan yang terstruktur. 27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbu ka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 28. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang d itetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan. 29. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disedi akan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai denga n kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

PAGE – 8 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 8 (1) Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana t ata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yangdilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang K abupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Ka bupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai per aturan perundang-undangan. (2) Wilayah perencanaan Kabupaten sebagaimana dimak sud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas 50.685 (lima puluh ribu enam ra tus delapan puluh lima) Hektar yang terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan. (3) Batas-batas wilayah perencanaan, meliputi : a. sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindi a; c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. (4) Ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejauh 4 (empat) mil dari pasang surut terendah. (5) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput i: a. asas, tujuan,kebijakan, dan strategi penataan ru ang wilayah; b. rencana struktur ruang wilayah; c. rencana pola ruang wilayah; d. penetapan kawasan strategis; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah ; g. peran masyarakat; h. pengawasan, penertiban, koordinasi, dan pembinaa n pemanfaatan ruang wilayah i. jangka waktu dan peninjauan; j. ketentuan pidana; k. penyidikan; l. ketentuan peralihan; dan m. ketentuan penutup. BAB III ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Asas Pasal 3 RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) h uruf a disusun berasaskan : a. manfaat; b. kelestarian; c. keterpaduan; d. berkelanjutan; e. adil dan merata; f. keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum; g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; h. kebersamaan dan kemitraan; i. perlindungan kepentingan umum; dan j. akuntabilitas. Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 4 Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan K abupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jas a serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan penguranga n risiko bencana.

PAGE – 9 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 9 Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Pasal 5 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabup aten meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasa n strategis. Pasal 6 (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaima na dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : a. perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakanlaha npertanian pangan berkelanjutan; dan b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jar ingan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaa n lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten. (2) Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perde saan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lah an pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar ko ta, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuha n agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong d an gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuh an di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal. (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pel ayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaa n lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten untuk mendukung terlak sananya Kabupaten sebagai fiBantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamisfl s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mew ujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung ind ustri perdagangan, dan jasa; b. meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan d an permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian; c. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul; d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi; e. meningkatkan jaringan energi listrik dengan mema nfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan f. meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan. Pasal 7 Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang seba gaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lind ung; dan b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya. Pasal 8 (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi : a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi l ingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan; b. pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar buday a dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negatif ke giatan manusia terhadapnya; dan c. memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatk an manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana.

PAGE – 10 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 10 (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestar ian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang air, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi; b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan li ndung khususnya di pegunungan, DAS, pesisir pantai, yang telah menurun akibat pengemban gan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wi layah; c. menjaga luasan kawasan hutan lindung dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan a ir; d. mengendalikan kegiatan pada kawasan lindung sete mpat dan kawasan suaka alam sehingga tidak mengganggu dan merusak fungsi lindung kawasan ; dan e. mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai, pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam dari pantai terutama pada kawa san gumuk pasir Parangtritis dan di sekitar mata air. (3) Strategi untuk pemeliharaan dan pelestarian kaw asan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampa k negatif kegiatan manusia terhadapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetah uan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya masyarakat Bantul, cagar budaya peninggalan kerajaan, dan pariwisata budaya; b. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetah uan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan pendidikan; c. mencegah kegiatan budi daya di sekitar cagar bud aya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya; dan d. mengendalikan kegiatan budidaya yang tidak berka itan dengan fungsi dan nilai nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan peratura n zonasi, dan telah dilakukan kajian komprehensif serta mendapatkan rekomendasi dari pej abat atau instansi yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten. (4) Strategi memantapkan fungsi lindung dan upaya m enyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana sebaga imana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. mengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimb angkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; b. memanfaatan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang terbuka hijau; dan c. merencanakan pola ruang yang mewadahi prinsip-pr insip mitigasi bencana, antara lain berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk. Pasal 9 (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebaga imana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi : a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keter kaitan antar kegiatan budi daya; b. pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan, perikanan, dan kelautan berkelanjutan; c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya aga r tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis daerah untuk mendorong pengembangan daerah; b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan bidang pertanian di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk m endorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Strategi pengembangan kegiatan budidaya pertani an pangan berkelanjutan, perikanan, dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. merencanakan dan mengembangkan kawasan pembeniha n;

PAGE – 11 ============
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Ta hun 2011 11 b. merencanakan dan mengembangkan infrastrukturprod uksi pertanian; c. merencanakan dan mengembangkan teknologi pengola han hasi-hasil pertanian; d. merencanakan dan mengembangkan pertanian terpadu (integrated farming) ; dan e. merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjuta n. (4) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan bud i daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada a yat (1) huruf c meliputi : a. mengawasi secara ketat segala bentuk industri ya ng menimbulkan pencemaran lingkungan; b. mengembangkan industri besar dalam lingkup kawas an industri yang ditetapkan di Kawasan Industri Piyungan dan Sedayu; c. mengembangkan bentuk-bentuk industri mikro, keci l dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di seluruh kecamatan; d. mengembangkan klaster-klaster kawasan pariwisata; e. melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan obyek -obyek budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta benda cagar budaya; f. mengembangkan wilayah Kabupaten dengan mengoptim alkan pemanfaatan ruang secara vertikal; g. mempertahankan pasar tradisional sebagai salah s atu bentuk pelayanan ekonomi masyarakat; dan h. meningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, per kantoran, serta pemakaman. (5) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk per tahanan dan keamanan negara meliputi : menyediakan ruang dan lokasi fasilitas dan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengambangkan kawasan lindung dan/atau kawasan bud idaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan khusus pertahanan dan keamanan dengan budid aya terbangun disekitarnya; dan turut serta memelihara dan menjaga aset-aset perta hanan/TNI. Pasal 10 (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebaga imana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam ran gka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelest arian lingkungan hidup. (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nila i kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, da n pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menetapkan delapan kawasan strategis Kabupaten; b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Kab upaten yang berpotensi mengurangi fungsi strategis lindung kawasan; c. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan str ategis Kabupaten; d. mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis e konomi Kabupaten sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pert umbuhan ekonomi wilayah; dan e. mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis l ingkungan kabupaten dengan kegiatan agro sehingga dapat menjaga keseimbangan l ingkungan. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 11 (1) Struktur Ruang Kabupaten bertujuan untuk mengak omodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RT RW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana dia manatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul. (2) Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : a. sistem perkotaan dan perdesaan;

135 KB – 81 Pages